Belakangan ini muncul kembali wacana pemindahan ibukota ke wilayah lain termasuk ke Kalimantan. Namun untuk memindahkan ibukota setidaknya memerlukan biaya puluhan bahkan ratusan triliun rupiah. Di 2008 lalu sebuah tim penggagas Visi Indonesia 2033 yang dikomandani oleh Andrinof Chaniago dan kawan-kawan menyodorkan konsep pemindahan ibukota atau pusat pemerintahan ke luar Jawa. Gagasan ini sepertinya klop dengan kondisi Jakarta yang beberapa hari lalu terendam banjir.
Andrinof yang merupakan pendiri Center for Indonesian Regional and Urban Studies (CIRUS) bersama-sama Ahmad Erani Yustika, Mohammad Jehansyah Siregar dan Tata Mustafa memberikan perhitungan soal biaya yang diperlukan untuk pindah ibukota.
"Pemindahan ibukota ke Kalimantan, meskipun akan memakan biaya sekitar Rp 100 triliun, tidak dikeluarkan sekaligus. Pembiayaan dilakukan dalam jangka waktu 10 tahun, dengan rata-rata Rp 10 triliun per tahun," jelas naskah Visi 2033 yang dikutip detikFinance, Rabu (23/1/2013)
Dana Rp 100 triliun dalam jangka waktu 10 tahun hanya kurang lebih 1% nilai APBN. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan kerugian akibat kemacetan di Jakarta yang mencapai Rp 20 triliun per tahun dan masalah penurunan kualitas lingkungan Jakarta yang terus melorot.
Andrinof mengatakan, wacana pemindahan ibukota bukan sebagai pemikiran reaktif terhadap kondisi banjir Jakarta seperti yang terjadi beberapa hari lalu.
Baginya, ada atau tidak adanya banjir, langkah pemindahan ibukota atau pusat pemerintahan harus dilakukan. Ia beralasan daya dukung Jakarta sudah tidak mencukupi sebagai pusat pemerintahan maupun ibukota.
"Kita memang sudah lama rekomendasikan pindah ke Kalimantan, tapi tidak rekomendasi spesifik, harus ada kajian lagi. Pindah ke luar Jawa ke Kalimantan. Sejak Desember 2008, kita membikin kajian awal," kata Andrinof.
Andrinof yang merupakan pendiri Center for Indonesian Regional and Urban Studies (CIRUS) bersama-sama Ahmad Erani Yustika, Mohammad Jehansyah Siregar dan Tata Mustafa memberikan perhitungan soal biaya yang diperlukan untuk pindah ibukota.
"Pemindahan ibukota ke Kalimantan, meskipun akan memakan biaya sekitar Rp 100 triliun, tidak dikeluarkan sekaligus. Pembiayaan dilakukan dalam jangka waktu 10 tahun, dengan rata-rata Rp 10 triliun per tahun," jelas naskah Visi 2033 yang dikutip detikFinance, Rabu (23/1/2013)
Dana Rp 100 triliun dalam jangka waktu 10 tahun hanya kurang lebih 1% nilai APBN. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan kerugian akibat kemacetan di Jakarta yang mencapai Rp 20 triliun per tahun dan masalah penurunan kualitas lingkungan Jakarta yang terus melorot.
Andrinof mengatakan, wacana pemindahan ibukota bukan sebagai pemikiran reaktif terhadap kondisi banjir Jakarta seperti yang terjadi beberapa hari lalu.
Baginya, ada atau tidak adanya banjir, langkah pemindahan ibukota atau pusat pemerintahan harus dilakukan. Ia beralasan daya dukung Jakarta sudah tidak mencukupi sebagai pusat pemerintahan maupun ibukota.
"Kita memang sudah lama rekomendasikan pindah ke Kalimantan, tapi tidak rekomendasi spesifik, harus ada kajian lagi. Pindah ke luar Jawa ke Kalimantan. Sejak Desember 2008, kita membikin kajian awal," kata Andrinof.
0 comments:
Post a Comment