Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali bermanuver. Kemarin, mantan Menko Polkam itu mengundang tujuh purnawirawan jenderal ke Istana Negara.
Para jenderal yang diundang berasal dari angkatan yang berbeda. Mereka adalah mantan Wakil Panglima TNI Jenderal (Purn) Fachrul Razi, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal (Purn) Subagyo HS, mantan Kepala Staf Umum TNI Letjen (Purn) Suaidi Marasabessy, mantan Dankodiklat TNI Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan, mantan Kepala Staf Teritorial (Kaster) TNI Letjen TNI Agus Widjojo, mantan Pangkostrad Letjen (Purn) Johny Josephus Lumintang, dan mantan Dankodiklat Letjen (Purn) Sumardi.
Ada apa? Sejumlah pengamat menilai langkah yang dilakukan SBY secara substansi tidak berbeda dengan langkah yang diambilnya ketika mengundang mantan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, yakni sebagai bagian skenario proteksi politik pascalengser dari jabatannya. Penilaian ini disampaikan pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Burhanuddin Muhtadi dan pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas) Alfan Alfian.
Burhanuddin melihat ada dua kepentingan yang ingin diraih SBY, yakni jangka pendek untuk meluluhkan elite atau purnawirawan jenderal yang vokal hingga menjadi lebih lunak dan jangka panjang untuk jaminan proteksi politik SBY setelah tidak lagi menjabat.
“Sekarang banyak pihak yang kritis terhadap kepemimpinannya, sementara masa jabatannya tinggal satu tahun lagi. Karena itu, penting bagi SBY untuk melunakkan pihak-pihak yang selama ini keras dan juga mendapatkan dukungan politik agar tidak diganggu ketika sudah tidak menjabat sebagai presiden lagi,” ujarnya saat dihubungi KORAN SINDO tadi malam.
Alfan Alfian juga melihat ada dua kepentingan sekaligus di balik undangan tersebut, yaitu menjajaki kerja sama politik pra-Pilpres 2014 dan untuk mendapatkan rasa nyaman pasca-2014 di bawah pemerintahan siapa pun.
Menurut dia, arah kepentingan pertama untuk stabilitas politik, sedangkan yang kedua untuk kepentingan protektif. “SBY dan siapa pun pemimpin nasional yang ada di pengujung periode kekuasaannya selalu dihadapkan pada skenario exit strategy yang aman. Nah, tampaknya itu semua memang bagian dari skenario exit strategy SBY,” katanya.
Sebelumnya, Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha kepada wartawan di kompleks Istana Presiden Jakarta mengatakan pertemuan dengan para purnawirawan jenderal merupakan pertemuan rutin yang memang kerap dilakukan Presiden bersama tokoh-tokoh nasional untuk membicarakan berbagai masalah bangsa.
“Ini sebetulnya sering dilaksanakan bahwa Presiden senantiasa memelihara komunikasi politik beliau dengan berbagai tokoh, termasuk tokoh-tokoh dalam militer dan pemimpin yang karismatik, dan ini senantiasa dipelihara beliau,” jelasnya.
Para purnawirawan jenderal pun kepada wartawan menyiratkan dukungannya terhadap SBY hingga masa tugas berakhir pada 2014. Mereka meminta kepada para elite politik untuk tidak melakukan tindakan inkonstitusional. Pernyataan ini disampaikan menanggapi pertanyaan wartawan tentang adanya informasi atau gerakan-gerakan agar SBY tidak selesai masa jabatannya sampai 2014.
Luhut menandaskan, pikiran- pikiran yang mengarah pada tindakan inkonstitusional sangat tidak pantas karena akan mengganggu pencapaian yang sudah didapat saat ini. “Kami mendengar itu, kami merespons dengan keras bahwa itu pikiran yang tidak wajar dan tidak ada alasan satu pun yang kuat untuk itu (tindakan inkonstitusional) bisa dilaksanakan,” tandas Luhut Panjaitan dalam keterangan persnya di Kantor Kepresidenan Jakarta kemarin.
Pertemuan SBY dan para purnawirawan jenderal berlangsung selama dua jam, mulai pukul 16.00 WIB. Dalam pertemuan itu dibicarakan berbagai isu, mulai dari perkembangan politik di Tanah Air, ekonomi maupun masalah hubungan internasional. Mereka juga menyinggung kemungkinan situasi politik yang akan dihadapi pada 2014. Luhut menuturkan, Presiden SBY melakukan diskusi dengan tujuh purnawirawan jenderal karena sama-sama merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil).
Untuk itu, lanjut Luhut, perlu dilakukan silaturahmi untuk berbagi saran dan pemahaman mengenai situasi dan kondisi terkini, termasuk mengenai orang-orang yang tidak menyukai Presiden SBY. Luhut sendiri berharap, dua tahun menjelang berakhirnya masa bakti pemerintahan, semua pihak bisa mendukung kinerja pemerintah di bawah Presiden SBY.
Menurutnya, para elite politik harus berani mengakui bahwa prestasi yang ditorehkan Presiden SBY selama ini sudah sangat baik dan harus dilanjutkan oleh presiden yang akan datang. “Jadi kalau ada pikiran yang mengkritik bahwa Presiden tidak melakukan tugasnya dengan baik, kami dengan tegas mengatakan itu tidak benar. Bahwa ada yang belum dicapai oleh Presiden, yes, dan itu akan berlanjut sampai kapan pun, siapa pun presiden 2014 nanti,” ujar lulusan terbaik Akmil angkatan 1970 ini.
Mengenai pilpres, Presiden SBY menurut Luhut sangat berharap agar siapa pun penggantinya merupakan pilihan yang terbaik bagi rakyat. Pihaknya pun berharap presiden yang kelak terpilih semestinya adalah orang yang mampu memanfaatkan success story Presiden SBY untuk melanjutkan pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 8, 9% atau 10% pada lima tahun ke depan.
“Oleh karena itu kami sampaikan kepada Bapak Presiden agar Bapak (SBY) juga harus terlibat untuk mencari pengganti Bapak yang akan datang, tentu kembali ke mekanisme pemilu, demokrasi,” tegas mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan itu.
Sementara itu Presiden SBY saat menerima ketujuh jenderal di kantornya sempat mengomentari ruang kerjanya yang khusus untuk menerima tamu. Menurut Presiden, ruangan tersebut tidak mewah seperti layaknya ruangan bupati. “Banyak yang lebih mewah seperti ruang kerja bupati. Ini hanya seperti ruang kerja Danyon (Komandan Batalion) 74,” tuturnya.
Pertemuan Biasa
Ketua DPP Partai Hanura Saleh Husin mengatakan, diundangnya tujuh purnawirawan jenderal ke Istana merupakan hal biasa. Mungkin, menurut dia, SBY ingin mendapat masukan dari teman-temannya tersebut. Apalagi mereka adalah senior-senior SBY.
‘’Dua hari sebelumnya SBY telah menerima Prabowo, nah untuk menjaga keseimbangan tentu SBY tidak mau mengecewakan teman-teman lainnya yang kita tahu bahwa tujuh mantan jenderal ini sering berpandangan berbeda dengan Prabowo. Jadi di sinilah hebatnya SBY untuk menunjukkan ke publik bahwa dia juga menerima jenderal yang berseberangan dengan Prabowo dan tidak dalam mendukung seseorang,” katanya.
Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi menilai apa yang dilakukan SBY untuk merekatkan kembali esprit de corps sebagai keluarga besar TNI yang bertanggung jawab terhadap masa depan bangsa. Selain itu, menurut dia, bisa juga dimaknai untuk menyamakan pemikiran dan pencapaian target-target politik jangka pendek dan jangka panjang untuk ikut mengelola negara ke depan.
“Karena semua harus bertanggung jawab atas keutuhan atau integrasi Negara Republik Indonesia yang dibangun atas dasar nyawa pahlawan dan penyatuan nasib sebagai bangsa Indonesia,” ungkapnya.
Para jenderal yang diundang berasal dari angkatan yang berbeda. Mereka adalah mantan Wakil Panglima TNI Jenderal (Purn) Fachrul Razi, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal (Purn) Subagyo HS, mantan Kepala Staf Umum TNI Letjen (Purn) Suaidi Marasabessy, mantan Dankodiklat TNI Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan, mantan Kepala Staf Teritorial (Kaster) TNI Letjen TNI Agus Widjojo, mantan Pangkostrad Letjen (Purn) Johny Josephus Lumintang, dan mantan Dankodiklat Letjen (Purn) Sumardi.
Ada apa? Sejumlah pengamat menilai langkah yang dilakukan SBY secara substansi tidak berbeda dengan langkah yang diambilnya ketika mengundang mantan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, yakni sebagai bagian skenario proteksi politik pascalengser dari jabatannya. Penilaian ini disampaikan pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Burhanuddin Muhtadi dan pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas) Alfan Alfian.
Burhanuddin melihat ada dua kepentingan yang ingin diraih SBY, yakni jangka pendek untuk meluluhkan elite atau purnawirawan jenderal yang vokal hingga menjadi lebih lunak dan jangka panjang untuk jaminan proteksi politik SBY setelah tidak lagi menjabat.
“Sekarang banyak pihak yang kritis terhadap kepemimpinannya, sementara masa jabatannya tinggal satu tahun lagi. Karena itu, penting bagi SBY untuk melunakkan pihak-pihak yang selama ini keras dan juga mendapatkan dukungan politik agar tidak diganggu ketika sudah tidak menjabat sebagai presiden lagi,” ujarnya saat dihubungi KORAN SINDO tadi malam.
Alfan Alfian juga melihat ada dua kepentingan sekaligus di balik undangan tersebut, yaitu menjajaki kerja sama politik pra-Pilpres 2014 dan untuk mendapatkan rasa nyaman pasca-2014 di bawah pemerintahan siapa pun.
Menurut dia, arah kepentingan pertama untuk stabilitas politik, sedangkan yang kedua untuk kepentingan protektif. “SBY dan siapa pun pemimpin nasional yang ada di pengujung periode kekuasaannya selalu dihadapkan pada skenario exit strategy yang aman. Nah, tampaknya itu semua memang bagian dari skenario exit strategy SBY,” katanya.
Sebelumnya, Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha kepada wartawan di kompleks Istana Presiden Jakarta mengatakan pertemuan dengan para purnawirawan jenderal merupakan pertemuan rutin yang memang kerap dilakukan Presiden bersama tokoh-tokoh nasional untuk membicarakan berbagai masalah bangsa.
“Ini sebetulnya sering dilaksanakan bahwa Presiden senantiasa memelihara komunikasi politik beliau dengan berbagai tokoh, termasuk tokoh-tokoh dalam militer dan pemimpin yang karismatik, dan ini senantiasa dipelihara beliau,” jelasnya.
Para purnawirawan jenderal pun kepada wartawan menyiratkan dukungannya terhadap SBY hingga masa tugas berakhir pada 2014. Mereka meminta kepada para elite politik untuk tidak melakukan tindakan inkonstitusional. Pernyataan ini disampaikan menanggapi pertanyaan wartawan tentang adanya informasi atau gerakan-gerakan agar SBY tidak selesai masa jabatannya sampai 2014.
Luhut menandaskan, pikiran- pikiran yang mengarah pada tindakan inkonstitusional sangat tidak pantas karena akan mengganggu pencapaian yang sudah didapat saat ini. “Kami mendengar itu, kami merespons dengan keras bahwa itu pikiran yang tidak wajar dan tidak ada alasan satu pun yang kuat untuk itu (tindakan inkonstitusional) bisa dilaksanakan,” tandas Luhut Panjaitan dalam keterangan persnya di Kantor Kepresidenan Jakarta kemarin.
Pertemuan SBY dan para purnawirawan jenderal berlangsung selama dua jam, mulai pukul 16.00 WIB. Dalam pertemuan itu dibicarakan berbagai isu, mulai dari perkembangan politik di Tanah Air, ekonomi maupun masalah hubungan internasional. Mereka juga menyinggung kemungkinan situasi politik yang akan dihadapi pada 2014. Luhut menuturkan, Presiden SBY melakukan diskusi dengan tujuh purnawirawan jenderal karena sama-sama merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil).
Untuk itu, lanjut Luhut, perlu dilakukan silaturahmi untuk berbagi saran dan pemahaman mengenai situasi dan kondisi terkini, termasuk mengenai orang-orang yang tidak menyukai Presiden SBY. Luhut sendiri berharap, dua tahun menjelang berakhirnya masa bakti pemerintahan, semua pihak bisa mendukung kinerja pemerintah di bawah Presiden SBY.
Menurutnya, para elite politik harus berani mengakui bahwa prestasi yang ditorehkan Presiden SBY selama ini sudah sangat baik dan harus dilanjutkan oleh presiden yang akan datang. “Jadi kalau ada pikiran yang mengkritik bahwa Presiden tidak melakukan tugasnya dengan baik, kami dengan tegas mengatakan itu tidak benar. Bahwa ada yang belum dicapai oleh Presiden, yes, dan itu akan berlanjut sampai kapan pun, siapa pun presiden 2014 nanti,” ujar lulusan terbaik Akmil angkatan 1970 ini.
Mengenai pilpres, Presiden SBY menurut Luhut sangat berharap agar siapa pun penggantinya merupakan pilihan yang terbaik bagi rakyat. Pihaknya pun berharap presiden yang kelak terpilih semestinya adalah orang yang mampu memanfaatkan success story Presiden SBY untuk melanjutkan pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 8, 9% atau 10% pada lima tahun ke depan.
“Oleh karena itu kami sampaikan kepada Bapak Presiden agar Bapak (SBY) juga harus terlibat untuk mencari pengganti Bapak yang akan datang, tentu kembali ke mekanisme pemilu, demokrasi,” tegas mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan itu.
Sementara itu Presiden SBY saat menerima ketujuh jenderal di kantornya sempat mengomentari ruang kerjanya yang khusus untuk menerima tamu. Menurut Presiden, ruangan tersebut tidak mewah seperti layaknya ruangan bupati. “Banyak yang lebih mewah seperti ruang kerja bupati. Ini hanya seperti ruang kerja Danyon (Komandan Batalion) 74,” tuturnya.
Pertemuan Biasa
Ketua DPP Partai Hanura Saleh Husin mengatakan, diundangnya tujuh purnawirawan jenderal ke Istana merupakan hal biasa. Mungkin, menurut dia, SBY ingin mendapat masukan dari teman-temannya tersebut. Apalagi mereka adalah senior-senior SBY.
‘’Dua hari sebelumnya SBY telah menerima Prabowo, nah untuk menjaga keseimbangan tentu SBY tidak mau mengecewakan teman-teman lainnya yang kita tahu bahwa tujuh mantan jenderal ini sering berpandangan berbeda dengan Prabowo. Jadi di sinilah hebatnya SBY untuk menunjukkan ke publik bahwa dia juga menerima jenderal yang berseberangan dengan Prabowo dan tidak dalam mendukung seseorang,” katanya.
Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi menilai apa yang dilakukan SBY untuk merekatkan kembali esprit de corps sebagai keluarga besar TNI yang bertanggung jawab terhadap masa depan bangsa. Selain itu, menurut dia, bisa juga dimaknai untuk menyamakan pemikiran dan pencapaian target-target politik jangka pendek dan jangka panjang untuk ikut mengelola negara ke depan.
“Karena semua harus bertanggung jawab atas keutuhan atau integrasi Negara Republik Indonesia yang dibangun atas dasar nyawa pahlawan dan penyatuan nasib sebagai bangsa Indonesia,” ungkapnya.
0 comments:
Post a Comment