Jangankan Kapolri SBY pun Tidak Akan Berani

"IPW: Kapolri Harus Berani Berantas Mafia Proyek di Polri "

"Kalo cuman sekedar Bilang Bongkar Saya pun bisa teriak kerjakan untuk teriak dan beri arahan saja anak TK dan SD juga bisa"

"Jangankan Kapolri bahkan SBY Sekalipun Tidak akan Berani Bongkar Mafia Di Kepolisian"

Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo diharapkan bersikap serius membersihkan aksi para mafia proyek di tubuh institusinya. Jika tidak, triliunan rupiah anggaran proyek pengadaan di Polri tidak akan bermanfaat bagi kepentingan tugas-tugas jajaran bawah kepolisian, melainkan jatuh ke tangan mafia proyek yang cenderung membuat proyek-proyek tak bermanfaat bagi tugas kepolisian. Demikian siaran pers Indonesia Police Watch (IPW).

Menurut IPW, Mafia proyek di Polri terdiri dari pengusaha bermasalah yang pernah diblack list Polri yang berkolusi dengan sejumlah oknum, baik di eksekutif maupun legislatif. Saat ini para mafia proyek makin agresif bermanuver. Sebab di Polri cukup banyak proyek pengadaan, baik melalui APBN maupun non APBN.

Pemerintah mberikan dana yang besar untuk mendukung tugas-tugas Polri menjelang Pemilu dan Pilpres 2014. "Tragisnya proyek-proyek yang dirancang cendrung tidak berkaitan untuk mendukung tugas Polri dalam mengamankan Pemilu dan Pilpres, seperti paket pengadaan 20 ekor kuda senilai Rp 10 miliar, pengadaan kapal dan senjatanya Rp 85 miliar, paket pengadaan 90 ekor anjing senilai Rp 18 miliar serta paket peralatan pengindraan dan penegakan hukum senilai Rp 606 miliar," tegas Neta S Pane, Ketua Presidium Indonesia Police Watch.

Seluruh proyek tersebut, sambungnya, mengedepankan produk luar negeri. Padahal Presiden SBY selalu mengatakan jajaran pemerintah harus melakukan penghematan dan proyek-proyek alutsista harus mengedepankan produk-produk industri dalam negeri.

"Tapi faktanya elit-elit Polri tetap saja mengedepankan barang-barang dari luar negeri. IPW pun mendesak Kapolri segera membatalkannya dan membuat proyek-proyek yang lebih masuk akal dan benar-benar dibutuhkan jajaran bawah Polri."